Layanan sipil Jepang mempekerjakan lebih dari tiga juta karyawan, dengan Japan Self-Defense Forces, dengan 247.000 personnel, menjadi cabang terbesar. Pada periode pasca-perang, angka ini bahkan lebih tinggi, tetapi privatisasi sejumlah besar perusahaan publik sejak tahun 1980-an, termasuk NTT, Japanese National Railways, dan Japan Post, telah mengurangi jumlahnya. Sebagian besar pegawai negeri (2,74 juta) dipekerjakan oleh pemerintah daerah, sementara sekitar 585.000 pegawai negeri sipil pemerintah pusat. PNS nasional dibagi menjadi kategori layanan "khusus" dan "biasa". Penunjukan dalam kategori layanan khusus diatur oleh faktor politik atau faktor lainnya dan tidak melibatkan ujian kompetitif. Kategori ini termasuk menteri kabinet, kepala lembaga independen, anggota Japan Self-Defense Forces, pejabat Diet, dan duta besar. Inti dari layanan sipil nasional terdiri dari anggota layanan reguler, yang direkrut melalui ujian kompetitif. Kelompok ini dibagi lagi menjadi Layanan Umum dan Layanan Komprehensif, yang terakhir membentuk elit layanan sipil.
Tidak seperti negara lain, anggota elit Jepang dengan latar belakang humaniora (yaitu, non-sains) yang telah menerima pendidikan pascasarjana (selanjutnya disingkat "pemegang gelar sarjana") dalam ilmu sosial sedikit. Alasan mendasar mengapa banyak anggota elit Jepang dengan latar belakang humaniora belum menerima pendidikan pascasarjana adalah bahwa baik publik maupun sektor swasta tidak mempekerjakan pemegang gelar sarjana sebanyak pemegang gelar sarjana. Diyakini bahwa fitur unik di Jepang ini disebabkan oleh sistem rekrutmen pegawai negeri. Karena pemerintah Jepang tidak secara aktif merekrut pemegang gelar sarjana, banyak orang berbakat yang ingin menjadi pegawai negeri tidak melanjutkan studi di sekolah pascasarjana. Karena banyak orang berbakat tidak melanjutkan studi ilmu sosial di sekolah pascasarjana, perusahaan sektor swasta juga tidak termotivasi untuk secara aktif merekrut pemegang gelar sarjana.
Warga negara asing dengan status tempat tinggal berikut diizinkan untuk bekerja di Jepang. Status tempat tinggal diizinkan untuk bekerja di semua jenis industri atau pekerjaan: "Permanent Resident", "Spouse or Child of Japanese National", "Spouse or Child of Permanent Resident" dan "Long term Resident” dan melalui ujian tertulis. umumnya direkrut melalui ujian kompetitif. PNS diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu Layanan Komprehensif, yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan penelitian, Layanan Umum, yang terutama melakukan "pekerjaan rutin", dan Spesialis, seperti pemeriksa pajak, pengawas lalu lintas udara, dokter dan guru, yang direkrut melalui ujian atau bentuk penilaian lainnya.
Layanan Komprehensif merekrut melalui beberapa jenis ujian (dikenal sebagai Ujian Level I), pengujian di tingkat sarjana universitas atau gelar sarjana, dengan ujian yang berbeda berdasarkan divisi Layanan. Pelayanan Umum juga melakukan rekrutmen melalui ujian, dengan ujian yang ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi (Ujian Tingkat II) dan ujian untuk lulusan SMA (Ujian Tingkat III). Kandidat yang berhasil diwawancarai, dan seleksi akhir memperhitungkan hasil wawancara.
Secara historis, semua pejabat senior dipromosikan dari rekrutmen Layanan Komprehensif, meskipun ada upaya baru-baru ini untuk menawarkan peluang promosi kepada karyawan Layanan Umum juga. Di Sekretariat Kabinet Jepang, misalnya, di antara 4.715 pegawai di posisi manajemen, 73,1% direkrut melalui ujian Level I, sedangkan 21,8% direkrut melalui ujian Level II dan III. Di antara posisi level kach (Jepang: ), 87,2% direkrut melalui ujian Level I.
Hanya lulusan yang mempunyai kualifikasi terbaik yang diambil dan diseleksi secara ketat. Tentunya hal ini menjadi salah satu contoh yang baik bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas, baik dari pegawai itu sendiri dan sistem yang ada pada saat sekarang ini.Meskipun begitu, gaji yang diperoleh tentunya sepadan dengan apa yang dikerjakan dan usaha yang dilakukan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Pelayanan yang dilakukan pun tidak semata – mata hanya melayani tetapi ramah tamah juga dilakukan para pegawai yang berada di Jepang. Bekerja dengan giat dan rajin dan berusaha semaksimal mungkin tercermin dari sikap, baik itu tutur kata dan tindakan dalam melayani masyarakat di Jepang.
PNS di Jepang memperoleh gaji sekitar 200 yen atau berkisar 20 juta rupiah dan masih bisa mengalami kenaikan gaji. Tetapi, jumlah gaji tersebut masih termasuk dalam jumlah yang kecil karena biaya hidup yang tinggi. Tidak heran, banyak PNS yang bekerja dengan berangkat menggunakan sepeda ataupun alat transportasi umum. Untungnya adalah transportasi umum dan kondisi jalan yang tertata rapi bisa mendukung kinerja yang maksimal bagi PNS dalam melakukan tugasnya. Budaya tersebut seakan telah menjadi kebiasaan dan terbukti tidak berkurangnya kualitas PNS yang ada di Jepang.
Apakah kamu mau jadi PNS di Jepang? Tulis di komentar ya! Mau tahu fakta unik tentang Jepang? Kepoin terus web www.kukchelanguages.com.