Wabah COVID-19 mengekspos kekurangan struktural dan digital dalam pemerintahan dan rezim peraturan Jepang, yang secara serius melumpuhkan bisnis negara. Misalnya, banyak kebingungan tentang jumlah orang yang terinfeksi virus corona terjadi karena informasi tentang kasus COVID baru dikirim melalui faks dari penyedia layanan kesehatan ke pusat kesehatan masyarakat dan kemudian ke pemerintah prefektur yang menggabungkannya secara manual, yang menyebabkan human error yang signifikan. Proses ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang signifikan, yang membuatnya tidak efisien, tetapi juga tidak menghasilkan data akurat yang diperlukan untuk keputusan penting.
Di Jepang, kontrol oleh entitas pemerintah dan regulator sangat tertanam dalam industri dan pendidikan, yang menunda perubahan yang dapat beradaptasi dengan era digital saat ini dan menyulitkan untuk mendorong digitalisasi di sektor swasta. Karena itu, Jepang memiliki kekurangan unik yang menempatkannya di belakang pemimpin digital seperti AS dan China. Mencoba mendorong digitalisasi tanpa sepenuhnya memahami kelemahan ini dan mengatasinya secara langsung hanya akan mengarah pada kegagalan transformasi digital. Dampak COVID-19 dapat memberikan peluang bagi sekolah untuk memajukan posisinya dengan mengarahkan mereka ke arah transformasi digital. Sekolah memasuki masa new normal di mana perilaku konsumen baru, cara kerja, dan nilai-nilai telah dipegang.
Lockdown COVID-19 dengan cepat meningkatkan permintaan layanan digital karena semua orang berusaha meminimalkan kontak manusia. Terdapat tingkat peningkatan penggunaan berbagai layanan di berbagai negara setelah merebaknya COVID-19. Layanan ini termasuk hiburan online di rumah, pengiriman makanan dan drive-through, layanan penjemputan, pertemuan online, pendidikan jarak jauh, kesehatan online, dan telemedicine. Lebih dari separuh layanan ini tumbuh melalui peningkatan penggunaan oleh pengguna yang sudah ada atau adopsi oleh pengguna baru. Peningkatan ini adalah 10% atau lebih di hampir semua negara kecuali Jepang, di mana itu kurang dari 10%. Negara-negara rekan mencakup tidak hanya AS dan Cina tetapi negara-negara Eropa, Korea Selatan, dan India. Tingkat peningkatan digital Jepang lebih rendah dari semua ini, yang menunjukkan bahwa hasil ini bukan karena permintaan sisi konsumen yang rendah. Sebaliknya, ini menyoroti penskalaan dan pengembangan layanan digital yang tidak memadai oleh sebagian besar universitas Jepang.
Digitalisasi pembelajaran online dan masyarakat yang cepat telah mengubah keterampilan. Di semua bidang pengetahuan, paradigma baru sains intensif data dan inovasi berbasis data terus mengubah lanskap penelitian, teknologi, dan inovasi, mendorong penggunaan alat digital yang mengharuskan peneliti memiliki keterampilan baru yang sesuai. Digitalisasi juga mengubah bagaimana sistem pendidikan tinggi dikelola dan bagaimana dialektika belajar-mengajar berkembang: peluang yang dihadirkan oleh meningkatnya penggunaan sumber daya digital, alat dan data berubah dan memerlukan pembaruan cara mendidik siswa.
Pada tanggal 6 Agustus 2021, Menteri MEXT Hagiuda Koichi berpartisipasi dalam Pertemuan Menteri Riset G20 yang diketuai oleh Italia di Trieste. Topik yang dibahas adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap percepatan transformasi digital untuk pendidikan tinggi dan penelitian. “Declaration of G20 Ministers” diadopsi sebagai hasil dari pertemuan tersebut.
Menteri MEXT Hagiuda Koichi memperkenalkan dan berbagi informasi tentang: kemajuan terbaru dalam sistem jarak jauh dan cerdas yang diterapkan di fasilitas penelitian Jepang; kemajuan dalam infrastruktur informasi generasi berikutnya termasuk superkomputer Fugaku; kemajuan dalam transformasi digital penelitian, peningkatan lingkungan untuk pendidikan jarak jauh di universitas; mempromosikan pendidikan hibrida yang secara efektif menggabungkan sekolah dan pendidikan online; dan pembentukan dana universitas sekitar satu triliun yen, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian universitas kelas dunia.